mediaseruni.co.id – Langkah strategis diambil oleh Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam upaya mempercepat pemerataan penguasaan tanah di Indonesia. Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, melakukan pertemuan krusial dengan jajaran pimpinan Badan Bank Tanah guna menyatukan visi dan memperkuat sinergi antarlembaga. Pertemuan yang berlangsung di Wisma Nusantara, Jakarta, pada Kamis (8/10) tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah serius dalam membangun ekosistem agraria yang lebih terintegrasi.
Dedi Prasetyo menegaskan bahwa keberhasilan program reforma agraria tidak bisa dicapai oleh satu lembaga saja. Menurutnya, kolaborasi lintas sektoral adalah kunci utama agar kebijakan yang diambil dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di akar rumput. Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak saling bertukar pengalaman mengenai pengelolaan lahan serta mencari titik temu dalam mendukung percepatan program reforma agraria nasional.
"Reforma agraria adalah tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, komunikasi, koordinasi, dan sinergi antarlembaga menjadi sangat vital. Kita ingin memastikan setiap langkah yang diambil dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat," ujar Dedi Prasetyo dalam keterangannya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, memaparkan peran strategis Bank Tanah dalam penyediaan dan pengelolaan tanah. Fokus utama pembahasan mencakup bagaimana Bank Tanah dapat mendukung reforma agraria melalui pengelolaan Hak Pengelolaan (HPL), penataan akses lahan, hingga program pemberdayaan masyarakat agar pemanfaatan tanah menjadi lebih produktif.
Di sisi lain, Dedi juga memaparkan cetak biru atau roadmap BRAN untuk periode 2026-2029. Peta jalan ini mencakup penguatan kelembagaan, pembenahan basis data agraria, hingga penyusunan agenda prioritas yang lebih terstruktur. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah pentingnya validitas data. Dedi meyakini bahwa kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari data agraria yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menariknya, Dedi telah menetapkan target ambisius untuk 100 hari pertama masa jabatannya. Dalam periode awal ini, BRAN akan fokus pada konsolidasi kelembagaan dan penanganan kasus-kasus agraria yang menjadi prioritas nasional. Selain itu, penguatan kanal pengaduan masyarakat dan penyusunan regulasi pendukung juga menjadi agenda utama guna membangun fondasi organisasi yang kokoh.
"Kami menggunakan 100 hari pertama ini untuk membangun fondasi. Kami menyusun program secara terukur dan memastikan setiap kebijakan memiliki arah yang jelas melalui koordinasi intensif dengan kementerian, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi," tambahnya.
Melalui pertemuan ini, BRAN dan Bank Tanah sepakat untuk membuka ruang kerja sama yang lebih luas, terutama dalam hal pertukaran informasi dan pengalaman teknis. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi kebijakan yang mampu meminimalisir konflik agraria sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di masa depan.
Tinggalkan komentar