mediaseruni.co.id – Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola ekosistem lahan basah di Indonesia. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah bencana tahunan, Presiden Prabowo secara resmi telah mendengarkan berbagai masukan krusial dari para ilmuwan dan akademisi terkait rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Langkah ini diambil sebagai respon atas kebutuhan mendesak akan lembaga khusus yang mampu menangani isu gambut dan mangrove secara komprehensif. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa arahan Presiden didasarkan pada data ilmiah yang kuat mengenai pentingnya kehadiran lembaga khusus untuk mengelola ekosistem tersebut secara serius. Fokus utamanya adalah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Menteri Kehutanan berencana menggelar workshop intensif yang melibatkan 22 pakar yang sebelumnya telah diundang ke Istana Merdeka. Pertemuan para ahli ini bertujuan untuk merumuskan fondasi lembaga baru tersebut, mulai dari penetapan mandat, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), hingga perancangan struktur organisasi agar BPGMN dapat bekerja secara efektif dan efisien.
Proses perumusan ini tidak hanya melibatkan akademisi, tetapi juga para ahli mangrove serta pemangku kepentingan dari berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Hasil dari diskusi mendalam ini nantinya akan menjadi landasan utama dalam penyusunan draf Peraturan Presiden (Perpres) yang akan melegalkan keberadaan badan tersebut.
Menariknya, pemerintah juga akan menjadikan praktik pengelolaan gambut berbasis masyarakat di Riau sebagai model percontohan. Desa Tanjung Leban di Bengkalis, Riau, disebut sebagai ‘laboratorium hidup’ yang sangat berharga. Di sana, masyarakat telah berhasil menerapkan sistem pengelolaan tata air (water sharing) melalui pembuatan sekat kanal. Metode ini memungkinkan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi tanpa harus mengeringkan lahan gambut, sebuah kunci utama dalam mencegah kebakaran.
Raja Juli menekankan bahwa keberhasilan di Riau merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta. Pola gotong royong ini diharapkan dapat direplikasi di enam provinsi prioritas yang rawan kebakaran hutan dan lahan.
Berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang pernah ada sebelumnya, BPGMN akan memiliki posisi yang lebih kuat. Jika sebelumnya BRGM berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan, BPGMN direncanakan akan berada langsung di bawah kendali Presiden. Dengan struktur yang lebih ringkas, diisi oleh para profesional dan ilmuwan, serta didukung anggaran yang memadai, badan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih nyata dalam mitigasi bencana dan pelestarian ekosistem nasional.
Tinggalkan komentar