mediaseruni.co.id – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi menunjukkan tren yang sangat positif. Setelah sempat dihantui oleh ratusan titik panas atau hotspot yang mengancam kelestarian ekosistem, kini kondisi tersebut mulai terkendali. Berdasarkan data pemantauan terbaru per 27 September 2026, jumlah titik panas di wilayah Jambi telah menyusut drastis hingga hanya tersisa lima titik saja.
Keberhasilan ini bukan semata-mata hasil kerja teknis pemerintah, melainkan buah dari sinergi yang kuat antara negara dan rakyat. Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa kunci utama di balik meredupnya ancaman api di Jambi adalah keterlibatan aktif masyarakat lokal. Menurutnya, kesadaran kolektif warga dalam menjaga kawasan hutan terbukti menjadi benteng pertahanan yang paling efektif.
Salah satu contoh nyata yang menjadi sorotan adalah lanskap Bujang Raba di Jambi. Kawasan ini disebut sebagai "oase" di tengah tantangan berat pengendalian karhutla yang selama ini menghantui wilayah Kalimantan dan Sumatera lainnya. Di Bujang Raba, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi berperan aktif sebagai garda terdepan melalui kelompok masyarakat peduli api di tingkat desa.
"Jika masyarakat desanya diberdayakan dan diajak berpartisipasi bersama, maka hutan akan terjaga," ujar Raja Juli dalam keterangan resminya. Ia menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat peduli api di desa-desa merupakan komponen vital dalam strategi pencegahan jangka panjang. Sebagai langkah konkret, pemerintah berencana membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang berbasis langsung di tingkat desa untuk memperkuat pengawasan.
Menariknya, keberhasilan masyarakat dalam menjaga hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Bujang Raba tercatat sebagai kelompok perhutanan sosial pertama yang mendapatkan izin resmi untuk terlibat dalam perdagangan karbon di sektor kehutanan. Langkah ini diambil agar keuntungan ekonomi dari nilai karbon tidak hanya mengalir ke perusahaan pemegang konsesi besar, tetapi juga menyentuh masyarakat hukum adat dan desa-desa yang selama ini menjaga hutan secara sukarela.
Namun, Raja Juli juga memberikan catatan penting bahwa pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketegasan hukum. Ia menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan tidak akan tinggal diam terhadap aktivitas ilegal. Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) akan terus melakukan patroli rutin bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.
"Kuncinya ada dua: masyarakat yang berdaya dan sadar, serta penegakan hukum yang berjalan konsisten. Jika keduanya dikombinasikan, aktivitas ilegal di kawasan hutan dapat dihentikan sepenuhnya," tegasnya. Melalui pendekatan gotong royong antara pemerintah dan warga, diharapkan kondisi Jambi dapat terus membaik dan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
Tinggalkan komentar