31.7 C
Jakarta
Jumat, Januari 27, 2023

RUU KUHP: Komandan TNI Dipenjara 4 Tahun Jika Tolak Beri Bantuan ke Sipil

JAKARTA, MEDIA SERUNI – Komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh Pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Tuntutan itu terdapat dalam draft RUU KUHP Pasal 534, Bab Tindak Pidana Jabatan, Bagian Kesatu yaitu Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta. RUU KUHP akan menjadi panduan bagi Indonesia dalam menegakkan hukum pidana dan mengatur tertib bermasyarakat.

Adapun Pasal 536 melarang penyiksaan terhadap pemeriksaan dalam kasus pidana. Pasal 536 berbunyi, Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Sementara Pasal 618 mengatakan istilah pegawai negeri aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. (ari/asp/fjp)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Stay Connected

2,411FansSuka
146PengikutMengikuti
27PengikutMengikuti

Latest Articles

%d blogger menyukai ini: