31.7 C
Jakarta
Jumat, Januari 27, 2023

Pemerintah Diminta Memenuhi Kebutuhan Nelayan Pantura Sebelum Dikirim ke Natuna Utara

JAKARTA, MEDIASERUNI.COM – Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa merespon usulan Menko Polhukam Mahfud MD nelayan melaut ke Natuna Utara. Hanya saja dia ragu nelayan akan menyetujuinya.

“Langkah pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, Menhan, dan KKP sudah tepat dan harus didukung. Namun, rencana ini pasti mendapat penolakan dari nelayan Cantrang. Karena rasionalisasi ekonomi operasional melaut di perairan Natuna Utara itu sungguh berat sekali,” kata Rusdianto.

Rusdianto menanggapi pengarahan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1) yang meminta nelayan untuk melaut ke perairan Natuna Utara.
Dia menyebut kebutuhan operasional melaut ke Natuna Utara sangat besar sekali. Operasional sekali jalan bisa ratusan juta dengan spesifikasi kebutuhan, yakni bahan bakar minyak, gaji Nahkoda, ABK, dan pegawai 25 orang per kapal.

Ditambah lagi sembako dalam hitungan hari, minggu dan bulan. “Pemerintah harus pertimbangkan dari sisi kebutuhan ini agar bisa rasional dalam mengirim nelayan ke Natuna Utara. Kalau kapal 30 GT bisa diisi 25 orang per kapal, kapal 60 GT bisa 30-45 orang per kapal, kapal 120 GT bisa 60 orang per kapal. Begitu hitungannya,” ulasnya.

Untuk menjalankan opsi kapal-kapal industri perikanan berukuran besar ini, Rusdianto menyatakan bahwa KKP segera mencabut Peraturan Menteri 56 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 32 tahun 2015 yang membatasi semua gross ton kapal industri. Kedua peraturan tersebut dikeluarkan zaman Susi Pudjiastuti. “Mestinya Edhy Prabowo segera mencabut peraturan tersebut untuk mempercepat migrasi nelayan ke Natuna Utara untuk melaut,’ imbuhnya.

Lagi pula, program migrasi nelayan ke Natuna Utara bertujuan menjaga perairan laut Natuna. Tentu hitungan eksploitasi ekonomi perikanan sangat besar. Sebenarnya, pencurian ikan di wilayah laut Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama, mengingat sangat kayanya potensi ikan di perairan yurisdiksi kita.

BACA JUGA:  Wagub Jabar, Tinjau Lokasi Korban Longsor Dan Banjir Di Tasikmalaya

“Sebetulnya, Indonesia harus melakukan verifikasi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di wilayah Natuna karena sejauh ini Indonesia tidak memperoleh laporan mengenai terjadinya penyalahgunaan pengoperasian kapal-kapal perikanan,” jelas Rusdianto.

Natuna Utara tidak hanya sebagai lokasi yang strategis, Natuna Utara juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa mulai dari migas hingga hasil perikanan. Menurut kajian dari berbagai sumber EIA, WWF, UNEP, CFR, Natuna Utara memiliki potensi cadangan minyak hingga 11 miliar barel, gas alam mencapai 190 triliun kaki kubik dan menyumbang hampir 10 persen kebutuhan ikan global. Laut Natuna juga menyimpan kekayaan perikanan yang berlimpah yaitu ikan pelagis kecil (621,5 ribu ton/tahun), demersal (334,8 ribu ton/tahun), pelagis besar (66,1 ribu ton/tahun), ikan karang (21,7 ribu ton/tahun), udang (11,9 ribu ton/tahun), cumi-cumi (2,7 ribu ton/tahun), hingga lobster (500 ton/tahun).

Natuna memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, terutama energi. Total produksi minyak dari blok-blok yang berada di Natuna adalah 25.447 barel per hari. Sementara produksi gas bumi tercatat sebesar 489,21 MMSCFD. Natuna bisa jadi lokasi blok gas raksasa terbesar di Indonesia, dengan terdapatnya blok East Natuna yang sudah ditemukan sejak 1973.

Berdasarkan potensi itu, sambung Rusdianto, rencana langkah pemerintah untuk mengirim nelayan sudah tepat dan harus didukung dengan berbagai pertimbangan yang memenuhi agar nelayan yang migrasi melaut ke Natuna adalah kapal-kapal besar yang kepemilikan di bawah industri-industri. Sehingga pemerintah juga tidak mengeluarkan pembiayaan untuk kegiatan migrasi tersebut.

“Kalau proses migrasi nelayan dengan kapal besar ke Natuna, sudah jelas mekanisme pembiayaan ditanggung sendiri. Bagi nelayan Cantrang sangat berat sekali. Jarak yang ditempuh juga sangat jauh. Membutuhkan perjalanan berhari-hari untuk capai wilayah Natuna Utara,” ungkapnya lagi.

BACA JUGA:  Gabungan Pelaku Usaha Pernikahan Purwakarta Simulasi Resepsi ala New Normal

“Kalau pemerintah, benar-benar ingin kirim nelayan dalam rangka melindungi kedaulatan NKRI di wilayah tersebut dari klaim sepihak China tentu pemerintah harus melindungi nelayan. Dipastikan tidak ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam mereka dan negara harus mengawal kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan,” tandasnya. (tim seruni)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Stay Connected

2,411FansSuka
146PengikutMengikuti
27PengikutMengikuti

Latest Articles

%d blogger menyukai ini: