31.7 C
Jakarta
Jumat, Januari 27, 2023

Ihsanudin: UU Cipta Kerja Merugikan Buruh

KARAWANG, MEDIA SERUNI – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan pada Senin (5/10/20) lalu, dinilai sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan pemilik modal.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ihsanudin menilai begitu. “Hanya kapitalis, konglomerat, dan investor yang diuntungkan. Sebaliknya merugikan dan menindas kepentingan dan nasib buruh,” tegas Ihsanudin.

Ihsanudin ditemui di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (8/10/2020) pagi.
Ia mengungkapkan, secara institusional DPRD Prov. Jabar harus memiliki sikap tegas dalam menilai UU Cipta Kerja yang kontroversi itu.

Sikap itu, menurut Ihsanudin, yang akan menemukan jalan keluar. “Mari kita cari jalan keluar yang elegan dan seimbang. Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin. Terutama yang menyangkut kesejahteraan, keamanan, kesehatan dan pendidikan,” tegas Anggota Fraksi Partai Gerindra ini.

Kang Ihsan panggilan akrab Ihsanudin menilai UU Cipta Kerja menganggap lembaga pendidikan layaknya perusahaan. Hal tersebut, tegasnya, tidak bisa dibenarkan.

“Kami akan sampaikan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja ini. Kita lakukan judicial review. Harus meminta ditinjau ulang tapi dengan cara elegan bukan dengan anarkis,” tegas Kang Ihsan.

Fihaknya (Anggota DPRD Prov. Jabar) sebut Ihsan, harus bersuara demi kemajuan dan kesejahteraan buruh. Pemerintah dan pengusaha tidak boleh mengorbankan rakyat kecil demi kepentingan perut sendiri.

Lebih jauh, Kang Ihsan mengungkapkan bahwa UUD 1945 Pasal 33 masih sangat jauh dari implementasi. Menurutnya, konstitusi negara itu hanya sebatas tulisan di atas kertas putih yang dicetak berulang-ulang dengan jumlah jutaan lembar.

Tapi tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu sudah diimplementasikan? Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin kian miskin.

BACA JUGA:  SMP Negeri 2 Telukjambe barat Kesulitan Input E- Raport Gegara Jaringan Internet dan Listrik

Terlebih, lanjutnya, di era keterbukaan seperti sekarang ini yang sangat bebas dan liberal, ditambah dengan sistem kapitalisme membuat nasib rakyat kecil semakin tertindas.

Kang Ihsan menilai pemerintah pusat dan anggota DPR RI hanya memanfaatkan rakyat untuk kepentingan suara.

“Kalau sedang Pilkada, Pileg, dan Pilpres suara rakyat dibutuhkan. Tapi kalau sudah selesai, rakyat ditinggal. UUD 1945 Pasal 33 itu hanya tulisan di atas kertas tapi tidak pernah diimplementasikan,” tegasnya.

Anggota dewan dapil Karawang dan Purwakarta ini berharap DPRD se-Indonesia nanti bersikap. Untuk menyikapi UU yang baru saja diketok ini. Dengan sikap kritis dan elegan. Tidak boleh anarkis. (azhari/rls)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Stay Connected

2,411FansSuka
146PengikutMengikuti
27PengikutMengikuti

Latest Articles

%d blogger menyukai ini: