25 C
Jakarta
Jumat, Januari 27, 2023

Fraksi PAN Kritik TPP dan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan

LAMPUNG, MEDIA SERUNI – Rapat Paripurna DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Lampung Utara, serta Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang DPRD, diwarnai ketegangan.

Dalam sidang Paripurna tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional meminta Pemkab Lampung Utara untuk lebih teliti dalam mengeluarkan setiap kebijakan baru di masa mendatang, seperti yang terjadi pada Peraturan Bupati (Perbub) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Perbub itu dibuat terkesan tanpa kehati-hatian, yang berakibat menimbulkan kegaduhan di Kabupaten Lampung Utara.

“‎Pemerintah Daerah harus teliti dalam mengeluarkan kebijakan supaya tidak lagi membuat gaduh seperti yang terjadi pada TPP lalu,” kata juru bicara Fraksi PAN Netty Hastuti, Kamis (1/10/2020).

‎Di samping untuk menghindari kegaduhan, ketelitian itu juga sangat diperlukan supaya tidak menimbulkan kesan ketidak berpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Apalagi, saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung tanpa ada tanda – tanda akan berhenti. “‎Fokus terhadap kinerja dan konsolidasi itu yang utama supaya ASN tidak lagi terkotak-kotak,” tegasnya.

Selain mambahas persoalan TPP, Fraksi PAN juga menyoroti mengenai temuan BPK di berbagai OPD yang belum ditindaklanjuti pihak eksekutif. Harus ada solusi terkait hal itu. Kalau tidak maka persoalan itu akan menjadi bumerang bagi Pemkab Lampung Utara di masa mendatang. “Jika OPD tersebut sudah tidak bisa ditolelir, maka sekretaris daerah atau bupati ‎harus mengambil langkah tegas untuk mengatasinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, kritikan mengenai TPP dan temuan BPK RI di OPD Lampung Utara telah terlebih dulu disampaikan berbagai kalangan. Mulai organisasi kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi hingga praktisi hukum. Mereka satu suara bahwa perbup itu harus dibatalkan karena selain diduga cacat hukum, perbup itu juga menunjukkan ketidak pekaan para pejabat terhadap kondisi kesulitan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, ditambah lagi Kabupaten Lampung Utara sedang mengalami defisit anggaran. (Roffi Permadani)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Stay Connected

2,411FansSuka
146PengikutMengikuti
28PengikutMengikuti

Latest Articles

%d blogger menyukai ini: