Jakarta, mediaseruni.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah strategis dengan menunjuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur krusial di wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal), daerah perbatasan, hingga Papua. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan keamanan yang kompleks serta keterbatasan penyedia jasa konstruksi yang mampu menjangkau wilayah-wilayah tersebut.
Diana, perwakilan Kementerian PU, menjelaskan bahwa keterlibatan TNI akan mencakup berbagai sektor vital. Mulai dari pengelolaan sumber daya air, pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional, penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, pembangunan prasarana strategis, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
"Keterlibatan aktif TNI dalam membangun infrastruktur perbatasan, termasuk daerah rawan konflik seperti Kalimantan Utara dan Papua, merupakan capaian penting dalam kolaborasi ini. Daerah-daerah ini selama ini sulit dijangkau," ungkap Diana di Kementerian PU, Senin (21/7/2025).
Related Post
Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menambahkan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh TNI akan menggunakan skema swakelola tipe 2. Dalam skema ini, Kementerian PU sebagai penanggung jawab anggaran akan menunjuk langsung TNI sebagai pelaksana swakelola. Hal ini memungkinkan proses pembangunan yang lebih cepat dan efisien, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keamanan yang tinggi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T, perbatasan, dan Papua.
Tinggalkan komentar