JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini melontarkan sorotan tajam terhadap tata kelola anak dan cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keresahan ini muncul terkait jumlah entitas yang masif serta dugaan adanya kejanggalan dalam mekanisme audit, sebuah isu krusial yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peringatan ulang tahun pertama Danantara Indonesia di Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara eksplisit mempertanyakan regulasi yang seolah menghalangi audit terhadap entitas di bawah BUMN induk. "Sungguh mengherankan, ada aturan yang menyatakan bahwa BUMN induk wajib diaudit oleh negara, namun anak dan cucu perusahaannya justru tidak boleh diaudit. Ini peraturan dari mana?" tegas Prabowo, mengindikasikan adanya celah fundamental dalam sistem pengawasan yang berlaku.
Ia menekankan bahwa ketiadaan transparansi audit ini berpotensi besar membuka ruang bagi penyimpangan dan praktik-praktik yang tidak akuntabel. Dengan satu BUMN induk yang kini bisa memiliki hingga ratusan anak usaha, bahkan ada yang disebut-sebut mencapai 200 entitas, risiko penyalahgunaan wewenang dan inefisiensi pengelolaan aset negara menjadi sangat tinggi. Situasi ini menuntut perhatian serius untuk memastikan setiap unit usaha negara beroperasi dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparan.
Di tengah sorotan tersebut, Prabowo juga mengapresiasi kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. Lembaga ini, yang diibaratkan sebagai sovereign wealth fund (SWF) kelas dunia, diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengelola BUMN dan perusahaan milik negara dengan standar profesionalisme dan akuntabilitas global. Keberadaan Danantara diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam ekosistem BUMN secara keseluruhan, sekaligus menutup celah-celah yang berpotensi merugikan negara.
Langkah Presiden Prabowo ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi negara melalui perbaikan tata kelola BUMN, memastikan bahwa setiap aset dan entitas yang dimiliki negara memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan rakyat.
Tinggalkan komentar