KUR Perumahan Rp130 T: Ledakan Ekonomi atau Mimpi di Siang Bolong?

Jakarta, Mediaseruni.co.id – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi yang dahsyat, namun juga menyimpan tantangan yang tak bisa diabaikan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa program ini berpotensi menyerap hingga 9 juta tenaga kerja.

Anindya menjelaskan, pembangunan satu unit rumah saja dapat menciptakan lapangan kerja langsung bagi 5 hingga 6 orang. Lebih dari itu, sektor perumahan memiliki efek domino yang signifikan terhadap lebih dari 140 industri turunan, mulai dari sektor vital seperti semen dan baja, hingga kayu dan jasa transportasi.

"Dengan alokasi anggaran Rp130 triliun, KUR perumahan berpotensi menyerap 4 sampai 5 juta tenaga kerja konstruksi," ujar Anindya saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (17/09/2025) malam. "Jika kita hitung efek backward linkage ke industri pendukung, jumlahnya bisa melonjak hingga 9 juta tenaga kerja."

Sektor konstruksi, khususnya perumahan, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lebih dari itu, sektor ini menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional, menempati posisi penting setelah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Namun, Anindya mengingatkan bahwa tantangan besar menghadang di depan mata. Biaya modal yang tinggi dan suku bunga kredit yang memberatkan menjadi batu sandungan utama. "Jika bunga kredit terlalu mahal, pengembang akan enggan membangun, kontraktor kesulitan membiayai proyek, dan pelaku usaha bahan bangunan kesulitan meningkatkan pasokan," tegasnya.

Kadin menyambut baik skema subsidi suku bunga KUR untuk sektor perumahan. Namun, Anindya juga menyoroti masalah lain, yaitu rendahnya literasi keuangan dan kurangnya sosialisasi program.

Apakah KUR Perumahan ini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, atau justru menjadi beban baru bagi pengembang dan masyarakat? Jawabannya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan yang ada.