25 C
Jakarta
Jumat, Januari 27, 2023

Bangun Sektor Pariwisata Bupati Disarankan Gandeng Perhutani

KARAWANG, MEDIA SERUNI – Kendala yang jadi penghambat pertumbuhan sektor pariwisata sampai saat ini karena hampir semua objek wisata di kabupaten ini berada di tanah Perhutani. Fakta ini yang membuat uang pemerintah daerah tidak mampu menjangkau sektor-sektor tersebut untuk memajukan dunia kepariwisataan Karawang.

Anggota Komisi 1 DPRD Karawang Indriyani, Kamis (17/10/2019) ketika dimintai pendapatnya terkait itu, mengatakan seperti itu. MEDIA SERUNI sebelumnya menyinggung perihal lemotnya pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait Perda no. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) meski sudah empat tahun berjalan.

“Benang merah yang saya lihat hingga saat ini karena kebanyakan objek-objek wisata kita berada di atas tanah milik Perhutani. Kondisi sedemikian tidak memungkinkan program-program pemerintah daerah menyentuh objek-objek wisata tersebut,” jelas Indriyani. Padahal, ditambahkan Indri, sapaan akrab Indriyani, ada anggaran-anggaran yang tersalurkan dan bisa dimanfaatkan untuk membangun sektor kepariwisataan.

Kendati demikian bukan berarti tidak ada solusi terhadap persoalan tersebut. Upaya bisa dilakukan, diantaranya dengan membangun kerjasama dengan pihak perhutani. “Kalau mau pemerintah daerah bisa menjalin kerjasama dengan Perhutani. Kalau sudah ada kerjasama maka kendala-kendala yang jadi penghambat bisa disingkirkan, sehingga program-program kepariwisataan dan anggaran pembangunannyapun bisa menyentuh objek wisara bersangkutan,” jelas Indri.

Indri menyebutkan Bendungan Walahar misalnya yang kewenangannya bukan berada di Pemda. Padahal besar potensi bendungan ini untuk jadi penunjang PAD bagi Kabupaten Karawang. Selain itu wisata curug juga yang berada di tanah perhutani. Dua contoh objek wisata bisa menjadi objek-objek wisata potensial jika dikembangkan dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai.

Diberitakan sebelumnya, Indriyani sempat mengkritisi pemerintah daerah yang lamban mengeluarkan Perbup yang mendukung Perda tentang sektor pariwisata. Padahal perda terkait Riparda ini harus sinergi dan tidak berbenturan dengan RPJMD maupun Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah. Sehingga Kawasan Strategis Pariwisata Daerah bisa segera dilakukan tentunya dengan perbup secara jelas dan gamblang mengatur itu. (ari)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Stay Connected

2,411FansSuka
146PengikutMengikuti
28PengikutMengikuti

Latest Articles

%d blogger menyukai ini: