Mediaseruni.co.id, SUKABUMI – Aksi unjuk rasa di depan kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi, dilakukan Masa Forum Pemuda Pelabuhan Ratu (FPP), Senin 31 Juli 2023.
Aksi unjuk rasa tersebut menuntut transparasi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di dinas kesehatan Kabupaten Sukabumi yang diduga ada oknum penguasa proyek pengadaan alkes.
Pantauan mediaseruni.co.id di lokasi, massa FPP bergerak dari Lapangan Canghegar, Pelabuhan Ratu menuju kantor sekretariat daerah Kabupaten Sukabumi.
Friadi Mahyuzar sebagai kordinator lapangan aksi mengatakan diduga ada monopoli dari seseorang yang berpengaruh kuat untuk mengendalikan seluruh pengadaan alkes di Kabupaten Sukabumi.
“Dinas Kesehatan tidak berdaya dari intervensi seseorang. Apabila terjadi dan terlaksana bahwa anak di kabupaten Sukabumi akan menjadi korban,” kata koordinator lapangan aksi Friadi Mahyuzar.
Friadi Mahyuzar menyatakan, transparansi sangat penting dalam proses pengadaan alat antropometri di Dinkes Kabupaten Sukabumi yang memiliki anggaran mencapai Rp 28 miliar.
“Kami Forum Pemuda Pelabuhan ratu menekankan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Ini yang masih gugur dilaksanakan karena dalam beberapa kali, pertama pada 12 Juni 2023 dan 26 Juli 2023, kami tidak mendapatkan transparansi terkait mekanisme termasuk penentuan pemenang pengadaan alkes ini seperti apa,” ujar dia.
Selain itu, Friadi Mahyuzar juga menyuarakan bahwa aturan e-katalog untuk pengadaan antropometrik dengan USG kid yang diterbitkan pada 2023 seharusnya sudah diikuti oleh Dinkes Kabupaten Sukabumi. Namun, diduga ada aturan-aturan yang tidak dipatuhi oleh dinas.
“Sedangkan aturan e-katalog, per 2023 ini, khusus untuk pengadaan antropometrikid dengan USGkid itu ada juklak juknis yang tertuang dalam surat edaran bersama tiga kementerian. Diduga ada aturan yang tidak dipatuhi oleh Dinkes Sukabumi,” tutur Friadi Mahyuzar.
Sementara itu Kepala Bidang PUK Dinkes Kabupaten Sukabumi Yayat tidak dapat membeberkan informasi publik mengenai pengadaan alkes antropometrik. Dia mengaku hanya mewakili pimpinan yang tak dapat hadir menemui massa FPP.
“Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan aspirasinya. Saya perwakilan dari dinas kesehatan hanya kebetulan hari ini pimpinan lagi ada kegiatan di utara. Pimpinan pa sekdis juga lagi cuti. Mengenai antropometrik, PPK-nya juga lagi ada kegiatan dengan kepala dinas. Untuk pengadaan antropometrik secara langsung saya tidak ada kewenangan,” kata Yayat.
Selepas aksi unjuk rasa kordinator lapangan saat di temui mediaseruni.co.id mengatakan kurang puas dengan penjelasan dari dinas kesehatan yang diwakili kepala bidang PUK.
“Kami akan melakukan unjuk rasa lagi dengan masa yang lebih besar, untuk megawal kasus pengadaan alat kesehatan ini” tegasnya. (S9/mds)
